PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah penerima manfaat selesai sesuai target di tengah semakin dekatnya akhir tahun anggaran.
Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Pacitan per 12 Oktober 2026, penyerapan anggaran BSPS tahap I telah mencapai Rp22,5075 miliar atau 45,02 persen dari pagu sebesar Rp50 miliar.
Namun, penyerapan anggaran untuk tahap II masih tercatat nol persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam percepatan pelaksanaan program di lapangan.
Kepala Dinas Perkimtan Pacitan, Heru Tunggul Widodo, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi dan monitoring untuk memastikan pembangunan fisik serta proses administrasi berjalan sesuai rencana.
Dari total alokasi BSPS 2026 sebanyak 3.051 unit rumah, sebanyak 1.825 unit pada tahap I telah rampung 100 persen.
Sementara itu, 657 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian dengan progres fisik antara 30 hingga 100 persen. Pada tahap I sendiri, alokasi bantuan mencapai 2.500 unit rumah.
Untuk tahap II, terdapat alokasi 237 unit rumah. Sebanyak 220 unit telah mendapatkan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan 17 unit lainnya belum tercatat mendapatkan keputusan tersebut.
Dari total unit tahap II, sebanyak 19 rumah telah selesai dibangun. Kemudian, 142 unit masih dalam pengerjaan dengan progres 30 hingga 100 persen, 36 unit berada pada progres 30 persen, dan 23 unit lainnya masih dalam tahap awal dengan progres 0 hingga 30 persen.
Heru menyebut percepatan terus dilakukan, terutama dalam penyelesaian pekerjaan fisik dan penyerapan anggaran.
Monitoring juga diarahkan untuk memastikan penyaluran bahan bangunan, pelaksanaan pekerjaan oleh tukang, serta pelaporan administrasi pencairan tidak mengalami hambatan.
Pihaknya menargetkan pelaksanaan BSPS tahap I dan II dapat diselesaikan seluruhnya pada November 2026.
Dengan target tersebut, percepatan pembangunan menjadi pekerjaan penting bagi pelaksana program agar bantuan yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat.
Penyelesaian program tepat waktu diharapkan turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Pacitan.
