PACITAN – Tekanan fiskal kembali membayangi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2027. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyampaikan, pemerintah daerah telah menerima informasi mengenai rancangan alokasi TKD 2027 melalui surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-95/MK/2026 tertanggal 29 September 2026.
Informasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penyesuaian rancangan APBD 2027 yang kini dibahas bersama DPRD Pacitan.
Penyesuaian diperlukan agar struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kondisi fiskal terbaru serta alokasi transfer yang disampaikan pemerintah pusat.
"Penyesuaian dimaksud diperlukan untuk memastikan bahwa struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah telah mencerminkan kondisi fiskal serta alokasi Transfer ke Daerah yang telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat," kata Indrata saat menyampaikan Nota Keuangan Bupati atas Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Pacitan.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,538 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,548 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belanja daerah masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pendapatan. Selisih sekitar Rp 9,46 miliar perlu diperhitungkan dalam struktur pembiayaan daerah.
Di tengah tantangan tersebut, Pemkab Pacitan harus memastikan penyusunan anggaran tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Rancangan APBD 2027 sendiri telah mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang ditandatangani Pemkab Pacitan bersama DPRD pada 12 Agustus 2026.
Indrata berharap pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dapat berlangsung secara profesional dan terbuka sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Saya berharap pembahasan Raperda APBD 2027 dapat berjalan secara profesional, konstruktif, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan," harapnya.
Pembahasan bersama DPRD menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan belanja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Pacitan.
