Klik Pacitan

Peristiwa

Peristiwa

Showbiz

Ad Placement

Foto

Video

Selasa, 27 Oktober 2026

Satpol PP Pacitan Dorong Pelaku Usaha Lebih Teliti Memilih Produk


PACITAN – Upaya memberantas rokok ilegal di Kabupaten Pacitan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dan penyitaan. Edukasi kepada pedagang menjadi bagian penting untuk mencegah produk tanpa pita cukai resmi kembali beredar di pasaran.

Hal tersebut terlihat dalam operasi gabungan yang dilaksanakan Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini melibatkan Kantor Bea Cukai Madiun, Satpol PP Kabupaten Pacitan, Kejaksaan Negeri Pacitan, dan Polres Pacitan.

Tim menyisir sejumlah lokasi perdagangan, di antaranya Pasar Minulyo, pertokoan Kelurahan Ploso dan Baleharjo, kawasan Dermaga Tamperan, serta pertokoan di Arjawinangun dan Menadi. Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan rokok yang tidak dilengkapi pita cukai resmi.

Sekretaris Satpol PP Pacitan, Novi Wardhani, S.H., M.Si., dalam arahannya menekankan agar personel mengedepankan pendekatan humanis. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai aturan yang berlaku sehingga dapat berperan aktif dalam pencegahan peredaran rokok ilegal.

“Edukasi kepada pedagang sangat penting agar mereka memahami risiko memperjualbelikan rokok ilegal. Kami berharap para pelaku usaha lebih teliti saat menerima barang dan memastikan produk yang dijual memenuhi ketentuan yang berlaku,” tutur Novi.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan tujuh bungkus atau sekitar 140 batang rokok ilegal. Barang bukti diamankan dan diserahkan kepada Bea Cukai Madiun untuk ditangani lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Petugas juga memberikan peringatan kepada pemilik toko maupun warung agar tidak lagi menerima atau menjual rokok tanpa pita cukai resmi. Langkah ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran serupa sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Operasi yang dimulai sejak pagi itu berakhir pukul 13.45 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif, dengan harapan edukasi yang berkelanjutan dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam mendukung pemberantasan rokok ilegal di Pacitan. (*) 

Rp700 Juta Dana Cukai Digelontorkan untuk Tingkatkan Kompetensi Buruh Tembakau Pacitan

 


PACITAN – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kembali dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan.


Pada tahun anggaran 2026, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Pacitan mengalokasikan Rp700 juta untuk program pelatihan keterampilan bagi petani dan buruh tembakau.


Program tersebut menyasar tujuh lokasi dengan berbagai materi pelatihan yang memiliki peluang ekonomi.


Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disdagnaker Pacitan, Supriyono, menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas kesempatan kerja masyarakat.


Pelatihan tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi.


Sejumlah keterampilan yang diberikan meliputi pengolahan hasil bumi, menjahit, pengolahan tanaman obat, pengelasan baja ringan, dan pembuatan pakan ternak.


Dengan bekal keterampilan tersebut, peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha produktif maupun mendapatkan kesempatan kerja di sektor lain.


Pemanfaatan DBHCHT ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan sektor tembakau.

DBHCHT Tak Hanya untuk Pelatihan, Dikuperin Pacitan Perkuat Kemitraan UMKM

 



PACITAN,– Program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Pacitan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan. Pengembangan kemitraan dan penguatan kelembagaan juga menjadi bagian dari kegiatan tersebut.


Pada 2026, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian (Dikuperin) Pacitan mengelola anggaran DBHCHT sebesar Rp 650 juta untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM dan karyawan pabrik rokok.


Kepala Dikuperin Pacitan Muhammad Ali Mustofa mengatakan, pemberdayaan UMKM dilakukan melalui beberapa pendekatan. Mulai dari peningkatan keterampilan, pendataan usaha mikro, pengembangan kemitraan, hingga kemudahan perizinan.


Pelaku usaha juga mendapatkan pelatihan kewirausahaan, penyusunan laporan keuangan, serta pemasaran digital. Materi tersebut diharapkan mampu memperkuat kemampuan pengelolaan usaha sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.


Di sisi lain, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dilakukan untuk mendukung keberlangsungan program pemberdayaan. Dengan demikian, UMKM diharapkan tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan bisnisnya.


"Pemanfaatan DBHCHT diharapkan tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan bagi peserta, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas pekerja dan memperluas peluang pasar bagi UMKM lokal," ujarnya.


Dikuperin berharap kombinasi pelatihan, kemitraan, dan penguatan kelembagaan tersebut dapat mendorong UMKM Pacitan berkembang lebih kompetitif serta memiliki peluang usaha yang semakin luas.

Sabtu, 24 Oktober 2026

Pakai DBHCHT 2026, RSUD dr. Darsono Pacitan Dilengkapi Travelator


 PACITAN – Upaya meningkatkan kenyamanan pasien terus dilakukan di RSUD dr. Darsono Pacitan. Salah satunya melalui pengadaan fasilitas travelator yang direncanakan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur rumah sakit yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Pengadaan travelator berjalan beriringan dengan pembangunan gedung rawat jalan baru.

Keberadaan fasilitas penunjang ini diharapkan mampu mempermudah mobilitas pasien saat mengakses layanan kesehatan. Pasien tidak hanya membutuhkan penanganan medis, tetapi juga sarana yang mendukung kenyamanan selama berada di lingkungan rumah sakit.

Kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas menjadi pihak yang diharapkan memperoleh manfaat dari peningkatan fasilitas tersebut. Kemudahan akses menjadi salah satu aspek penting dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih inklusif.

Kepala Bidang P2P Dinkes Pacitan, Nur Farida, mengatakan program pembangunan dan pengadaan fasilitas rumah sakit telah disusun berdasarkan skala prioritas.

“Karena memang untuk layanan kita sudah rencanakan menentukan skala prioritas dan pembangunan RSUD Darsono sudah berproses,” ungkap Nur Farida.

Dia menjelaskan, anggaran DBHCHT tahun ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan utama di RSUD dr. Darsono. Program tersebut mencakup pembangunan gedung rawat jalan, pengadaan AC, dan travelator.

“Dan itu memang kita bagi menjadi dua sub kegiatan yang kita fokuskan pada RSUD Pacitan. Tahun ini pemfokusan kegiatan untuk pembangunan gedung rawat jalan, belanja alat pendingin dan travelator,” katanya.

Pengerjaan proyek ditargetkan selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dinkes Pacitan memproyeksikan gedung rawat jalan baru dapat mulai digunakan untuk pelayanan publik pada awal 2027 apabila seluruh tahapan berjalan lancar.

Nur Farida berharap peningkatan sarana tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Melalui anggaran yang ada kami berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat,” tegasnya.

Kamis, 22 Oktober 2026

DBHCHT Pacitan Tak Hanya Bangun Fasilitas, Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas

 


PACITAN – Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bidang kesehatan di Kabupaten Pacitan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan fasilitas fisik. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi sasaran utama.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mengarahkan pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, dr. Daru Mustikoaji, mengatakan peningkatan pelayanan membutuhkan dukungan yang menyeluruh. Mulai dari kegiatan kesehatan, sarana prasarana hingga peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

" Dana DBHCHT bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di FKTP dan FKTL," terangnya.

Ada tiga kelompok kegiatan yang menjadi fokus pemanfaatan anggaran tersebut. Pertama, kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Kedua, penyediaan, peningkatan serta pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan. Aspek ini diperlukan untuk mendukung kelancaran pelayanan medis dan nonmedis.

Ketiga, pelatihan tenaga kesehatan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting agar tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut dr. Daru, ketiga bentuk kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas pelayanan kesehatan. Dengan dukungan DBHCHT, pelayanan kesehatan di Pacitan diharapkan semakin baik dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.

Rabu, 21 Oktober 2026

Tembakau Janturan Pacitan Tembus Rp55 Ribu, Jadi Bahan Baku Cerutu


 PACITAN – Tembakau janturan asal Kabupaten Pacitan memiliki nilai jual hingga Rp55.000 per kilogram pada musim panen 2026. Produk berupa daun utuh yang dikeringkan tanpa melalui proses perajangan tersebut dipasarkan ke PT AOI Station Lumajang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku cerutu.


Kepala Bidang Perkebunan DKPP Pacitan, Muhtar Yahya, menjelaskan tembakau janturan memiliki harga lebih tinggi dibandingkan sejumlah jenis tembakau lain yang dipasarkan melalui perusahaan mitra.


“Janturan itu digunakan untuk bahan baku cerutu,” kata Muhtar kepada Kubaca.com, Senin (12/10/2026).


Sementara itu, tembakau Kasturi dan Grompol dalam bentuk rajangan kering yang diserap PT AOI Station Klaten memiliki harga rata-rata Rp45.000 per kilogram. Tembakau tersebut digunakan sebagai bahan baku rokok Sampoerna.


“Yang ke Klaten itu dibuat untuk bahan tembakau rokok Sampoerna,” ungkapnya.


Untuk tembakau Virginia yang diserap PT Sadana di Ponorogo, harga jualnya berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Muhtar menyebut harga tembakau secara umum saat ini cukup baik, terutama untuk jenis Kasturi yang diserap perusahaan mitra di Klaten dan Lumajang.


Secara keseluruhan, luas areal tanam tembakau Pacitan pada 2026 mencapai 513 hektare. Sebanyak 443 hektare telah dipanen hingga September dengan total produksi mencapai 523,10 ton dan produktivitas rata-rata 1,1 ton per hektare.


Musim panen dimulai Agustus dan diperkirakan berlangsung hingga pertengahan November. Selain kondisi kemarau yang mendukung produksi, Pemkab Pacitan memanfaatkan DBHCHT untuk menunjang kegiatan prapanen dan pascapanen bagi petani tembakau.

Selasa, 20 Oktober 2026

UGM Petakan Peredaran Rokok Ilegal Nasional, Hasil Survei Capai 13-14 Persen

 


PACITAN – Peredaran rokok ilegal di Indonesia masih tergolong tinggi. Hasil survei nasional yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2025 menunjukkan persentase peredaran rokok ilegal mencapai sekitar 13 hingga 14 persen.

Kepala KPPBC Madiun, Heru Djatmika, mengatakan survei tersebut menjadi salah satu acuan untuk melihat gambaran peredaran rokok ilegal di berbagai daerah, termasuk wilayah Madiun.

"Di tahun 2025 kemarin, UGM sudah melakukan pemetaan survei terkait dengan peredaran rokok ilegal secara nasional dari Sabang sampai Merauke, termasuk di wilayah Madiun," katanya.

Menurut Heru, angka 13 hingga 14 persen tersebut tergolong tinggi bagi institusinya. Sebab, target yang ditetapkan pimpinan Bea Cukai adalah menekan peredaran rokok ilegal hingga berada di angka 6 persen.

"Persentase rokok ilegal itu adalah sekitar 13 sampai 14 persen. Dan angka itu adalah tinggi bagi kami," ungkapnya.

Dia menyebut, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan kondisi yang pernah dicapai pada 2020 dan 2022. Saat itu, persentase peredaran rokok ilegal masih berada di kisaran 6 persen.

Sementara itu, upaya pemberantasan terus dilakukan melalui penindakan di lapangan. Sepanjang 2026, Bea Cukai Madiun telah melakukan sekitar 48 kali penindakan dengan hasil sitaan mencapai 7,5 juta batang rokok ilegal


Senin, 19 Oktober 2026

Empat Modus Rokok Ilegal, Mulai Polos hingga Pita Cukai Palsu

 


PACITAN – Peredaran rokok ilegal memiliki sejumlah modus yang perlu diwaspadai masyarakat. Tidak hanya dijual tanpa pita cukai, pelaku juga memanfaatkan pita cukai bekas hingga membuat pita cukai palsu untuk mengelabui petugas.


Sekretaris Satpol PP Pacitan Novia Wardhani menjelaskan, terdapat empat karakteristik utama rokok ilegal. Pemahaman terhadap ciri-ciri tersebut penting agar masyarakat tidak ikut terlibat dalam peredarannya.


"Yang pertama itu rokok polos, rokok polos berarti tanpa pita cukai. Yang kedua ketika pita cukainya bekas, jadi sudah dipakai kemudian dipakai lagi," jelasnya.


Modus ketiga adalah penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Sementara modus keempat menggunakan pita cukai palsu. Keempatnya menjadi perhatian dalam kegiatan pengawasan dan edukasi.


Novia menyebut, Satpol PP Pacitan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan sekaligus pembekalan bagi personel yang terlibat dalam penindakan.


"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengedukasi masyarakat terkait empat ciri-ciri rokok ilegal tadi," ujarnya.


Kepala Bea Cukai Madiun Heru Djatmika mengatakan, penggunaan pita cukai bekas bahkan dilakukan dengan cara yang terencana. Pelaku terkadang memberikan iming-iming hadiah kepada pembeli agar pita cukai dikembalikan dalam kondisi utuh.


"Nanti kalau pitanya kembali utuh, saya kasih gelas atau kasih uang. Seperti itu. Nanti pitanya ditempelkan lagi ke produk yang diproduksi," ungkap Heru.


Selain itu, pemalsuan pita cukai juga dilakukan untuk mengelabui pengawasan. Heru menegaskan, masyarakat perlu memahami berbagai modus tersebut agar lebih waspada terhadap rokok ilegal.

Kamis, 15 Oktober 2026

Pemangkasan TKD Bayangi APBD Pacitan 2027, Pemkab Siapkan Penyesuaian Anggaran

 

PACITAN – Tekanan fiskal kembali membayangi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2027. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyampaikan, pemerintah daerah telah menerima informasi mengenai rancangan alokasi TKD 2027 melalui surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-95/MK/2026 tertanggal 29 September 2026.

Informasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penyesuaian rancangan APBD 2027 yang kini dibahas bersama DPRD Pacitan.

Penyesuaian diperlukan agar struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kondisi fiskal terbaru serta alokasi transfer yang disampaikan pemerintah pusat.

"Penyesuaian dimaksud diperlukan untuk memastikan bahwa struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah telah mencerminkan kondisi fiskal serta alokasi Transfer ke Daerah yang telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat," kata Indrata saat menyampaikan Nota Keuangan Bupati atas Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Pacitan.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,538 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,548 triliun.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belanja daerah masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pendapatan. Selisih sekitar Rp 9,46 miliar perlu diperhitungkan dalam struktur pembiayaan daerah.

Di tengah tantangan tersebut, Pemkab Pacitan harus memastikan penyusunan anggaran tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Rancangan APBD 2027 sendiri telah mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang ditandatangani Pemkab Pacitan bersama DPRD pada 12 Agustus 2026.

Indrata berharap pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dapat berlangsung secara profesional dan terbuka sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Saya berharap pembahasan Raperda APBD 2027 dapat berjalan secara profesional, konstruktif, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan," harapnya.

Pembahasan bersama DPRD menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan belanja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Pacitan.

Bupati Pacitan Siapkan SE Penggunaan Kopi Lokal, OPD Didorong Jadi Pasar Produk Petani


PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan menyiapkan langkah konkret untuk memperluas pemasaran kopi lokal. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji berencana menerbitkan surat edaran (SE) yang mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan kopi produksi petani setempat.

Kebijakan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperkuat pasar kopi lokal sekaligus meningkatkan permintaan terhadap hasil perkebunan masyarakat.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengatakan, surat edaran tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat. Melalui kebijakan itu, lingkungan pemerintahan diharapkan ikut berperan dalam mendukung pertumbuhan usaha kopi lokal.

"Insya Allah tidak dalam waktu lama akan terbit SE (Surat Edaran) penggunaan kopi lokal untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," kata Indrata di Pacitan, Senin (12/10/2026).

Menurut dia, Pacitan memiliki potensi kopi yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Potensi tersebut perlu dioptimalkan agar produk kopi lokal tidak hanya dikenal masyarakat, tetapi juga memiliki pasar yang lebih luas.

Indrata berharap, pemanfaatan kopi lokal oleh OPD dapat memberikan dampak ekonomi bagi petani dan pelaku usaha pengolahan kopi di Pacitan.

“Hal itu yang paling penting (menggunakan kopi Pacitan). Sehingga harapannya ke depan masyarakat atau petani kopi bisa tumbuh bersama dengan kami,” ujarnya.

Pacitan sendiri memiliki kopi jenis robusta dan liberika. Kedua jenis kopi tersebut mempunyai karakteristik dan peluang pengembangan pasar yang berbeda.

Kopi robusta dapat diolah menjadi beragam minuman, sedangkan kopi liberika berpotensi dikembangkan melalui pencampuran dengan jenis kopi lainnya.

Sejumlah wilayah yang memiliki potensi produksi kopi di Pacitan di antaranya Kecamatan Kebonagung, Nawangan, dan Bandar.

Potensi tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem kopi, mulai dari produksi di tingkat petani hingga pengolahan dan pemasaran produk.

Rencana penerbitan surat edaran itu disampaikan setelah Bupati menghadiri Festival Kopi di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Pacitan, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Baleharjo, Jumat.

Dalam kegiatan tersebut, Indrata berinteraksi dengan petani kopi dari sejumlah kecamatan untuk melihat potensi produk yang dapat dikembangkan.

Melalui dukungan pasar dari lingkungan pemerintahan, kopi lokal diharapkan semakin kompetitif dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Penguatan pasar kopi lokal ini sekaligus menjadi peluang bagi petani dan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara berkelanjutan.

Pantai Klayar hingga Srau Jadi Andalan Pacitan Kejar Target PAD Pariwisata


 PACITAN – Sejumlah destinasi wisata pantai masih menjadi andalan Kabupaten Pacitan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata menjelang akhir 2026.

Pantai Klayar, Pantai Watu Karung, dan Pantai Srau termasuk destinasi yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, terutama saat memasuki masa libur akhir tahun.

Harapan tersebut muncul di tengah upaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Pacitan mengejar target PAD pariwisata sebesar Rp11,899 miliar.

Hingga pertengahan Oktober, realisasi pendapatan tercatat mencapai Rp9,194 miliar. Dengan demikian, masih ada kekurangan sekitar Rp2,705 miliar yang perlu dipenuhi hingga akhir Desember.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disparbudpora Pacitan, Erwanto, mengatakan sisa waktu pada Oktober, November, dan Desember akan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pendapatan.

Untuk Oktober, pihaknya menargetkan penerimaan sekitar Rp710 juta. Sementara pada November, target ditetapkan sebesar Rp700 juta, lebih tinggi dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya yang biasanya berada di kisaran Rp500 juta.

Peningkatan target November tersebut turut mempertimbangkan agenda Jambore Nasional komunitas sepeda motor yang diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Pacitan.

Adapun Desember diproyeksikan menjadi salah satu periode penting dalam upaya mengejar target tahunan. Disparbudpora menargetkan penerimaan sekitar Rp1,5 miliar dan berharap bisa mencapai Rp1,7 miliar.

“Target Desember sekitar Rp1,5 miliar. Harapan kami bisa mencapai Rp1,7 miliar sehingga kekurangan target yang tersisa bisa terpenuhi,” ujar Erwanto.

Momentum libur akhir tahun dinilai berpotensi meningkatkan mobilitas wisatawan, khususnya ke destinasi pantai yang menjadi daya tarik utama Pacitan.

Namun, upaya meningkatkan penerimaan daerah juga perlu diimbangi dengan kesiapan pengelolaan destinasi, kebersihan kawasan wisata, keamanan pengunjung, serta kenyamanan fasilitas pelayanan.

Dengan optimalisasi kunjungan ke berbagai destinasi unggulan, Disparbudpora berharap sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Wisata Pacitan Tak Hanya Pantai, Goa Gong hingga Sungai Maron Jadi Daya Tarik


PACITAN – Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, selama ini dikenal sebagai daerah dengan deretan pantai eksotis dan julukan Kota 1001 Goa. Namun, potensi pariwisata di wilayah pesisir selatan tersebut tidak hanya bertumpu pada keindahan laut. Sejumlah destinasi wisata alam di luar pantai juga menawarkan pengalaman menarik bagi wisatawan.

Mulai dari keindahan gua bawah tanah, susur sungai yang dikelilingi pepohonan rindang, hingga panorama perbukitan dari ketinggian, menjadi pilihan bagi pelancong yang ingin menikmati sisi lain Pacitan.

Salah satu destinasi yang banyak menarik perhatian adalah Goa Gong di Desa Bomo, Kecamatan Punung. Gua ini memiliki ornamen stalaktit dan stalagmit yang terbentuk secara alami selama ribuan hingga jutaan tahun. Keindahan formasi batuan di dalam gua menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati pesona alam bawah tanah.

Selain Goa Gong, ada Goa Tabuhan di Kecamatan Punung. Destinasi ini memiliki keunikan berupa formasi batuan yang dapat menghasilkan bunyi menyerupai instrumen musik ketika dipukul. Fenomena tersebut menjadi ciri khas yang membedakannya dari gua-gua lain.

Bagi wisatawan yang ingin menikmati petualangan di alam terbuka, Sungai Maron juga bisa menjadi pilihan. Aliran sungai yang dikelilingi vegetasi hijau menciptakan suasana sejuk dan menenangkan.

Wisatawan dapat menyusuri sungai menggunakan perahu sembari menikmati pemandangan alam di sepanjang jalur perjalanan. Pengalaman tersebut menjadi alternatif rekreasi bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam tanpa harus beraktivitas di kawasan pantai.

Pesona Pacitan juga dapat dinikmati dari ketinggian melalui Sentono Gentong di Kecamatan Pringkuku. Dari kawasan ini, wisatawan bisa menyaksikan panorama Teluk Pacitan, hamparan permukiman, serta perbukitan yang mengelilingi wilayah tersebut.

Pemandangan dari ketinggian menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin bersantai sekaligus mengabadikan momen liburan. Terlebih, suasana menjelang matahari terbenam menawarkan pengalaman visual yang berbeda.

Pilihan lainnya adalah Gunung Lanang yang menyuguhkan panorama perbukitan, persawahan, dan bentang laut selatan. Kawasan ini berpotensi menjadi tujuan wisata bagi pencinta alam yang ingin menikmati suasana terbuka.

Keberadaan beragam destinasi tersebut menunjukkan bahwa Pacitan memiliki pilihan wisata yang beragam. Wisatawan tidak hanya dapat menikmati pantai, tetapi juga menjelajahi gua, menyusuri sungai, hingga menikmati panorama alam dari perbukitan.

Keanekaragaman potensi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperluas daya tarik pariwisata Pacitan. Dengan perencanaan perjalanan yang tepat, wisatawan dapat menggabungkan sejumlah destinasi dalam satu agenda liburan.

Pacitan pun menawarkan pengalaman wisata yang lebih lengkap, mulai dari petualangan alam hingga rekreasi yang menenangkan, tanpa harus selalu menjadikan pantai sebagai tujuan utama.

25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Disdagnaker Pacitan Belum Temukan Peredarannya


PACITAN – Temuan 25 merek beras fortifikasi bermasalah oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi perhatian dalam pengawasan produk pangan. Pasalnya, puluhan produk tersebut dipasarkan dengan kandungan yang tidak sesuai standar maupun informasi pada label. Sebanyak 12 merek di antaranya telah ditarik dari peredaran.

Kendati demikian, masyarakat Kabupaten Pacitan belum perlu terlalu khawatir. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Pacitan mengklaim belum menemukan indikasi peredaran beras fortifikasi yang masuk dalam daftar temuan tersebut di pasar lokal.

Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian Disdagnaker Pacitan, Sukanto, mengatakan pihaknya belum mendapati produk bermasalah tersebut dijual di wilayah Pacitan.

"Jadi, untuk beras fortifikasi tersebut belum beredar di Pacitan. Atau mungkin malah tidak beredar," ujarnya.

Meski belum menemukan indikasi peredaran, pengawasan terhadap produk pangan tetap dilakukan. Disdagnaker secara berkala memantau sejumlah pasar untuk memastikan barang yang dijual kepada masyarakat memenuhi ketentuan serta tidak merugikan konsumen.

Pasar yang menjadi lokasi pemantauan antara lain Pasar Arjowinangun, Pasar Minulyo, dan Pasar Arjosari. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan internal maupun inspeksi mendadak (sidak) bersama Polres Pacitan.

Sukanto menyebut, berdasarkan hasil pemantauan sementara, produk bahan pangan yang beredar di Pacitan masih dalam batas kewajaran.

"Dari hasil pemantauan sementara, harga maupun produk bahan pangan yang beredar di Pacitan masih berada dalam batas wajar," jelasnya.

Selain mengawasi produk pangan, Disdagnaker juga memantau perkembangan harga sejumlah komoditas, termasuk beras premium. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapati kenaikan harga beras premium di pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan.

Pihaknya juga belum menerima informasi mengenai perubahan harga beras dari Perum Bulog.

"Kalau untuk beras premium yang beredar di Pacitan saat ini juga tidak ada kenaikan harga. Kami belum dapat informasi apa pun dari Bulog," imbuhnya.

Sebagai informasi, beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan zat gizi tertentu untuk meningkatkan kandungan mikronutrien. Prosesnya dilakukan dengan mencampurkan beras sosoh dengan kernel beras fortifikan yang mengandung zat gizi tambahan.

Namun, produk tersebut tetap wajib memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku. Kandungan gizi yang tercantum pada label juga harus sesuai dengan kondisi produk sebenarnya.

Temuan Bapanas tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan pangan serta ketelitian masyarakat saat membeli produk beras. Disdagnaker Pacitan memastikan pemantauan pasar terus dilakukan untuk mengawasi peredaran barang dan menjaga perlindungan konsumen.

Ad Placement

Intermezzo

Travel

Teknologi